Deny Kartika Serap Aspirasi Warga dalam Reses, Bahas Dana Pembangunan RW dan Kepemilikan KTP Depok

Depok – Anggota DPRD Kota Depok, Deny Kartika, S.Si, dari Daerah Pemilihan Kecamatan Bojongsari, menerima berbagai aspirasi dari warga terkait dana pembangunan berbasis RW sebesar Rp 300 juta dan permasalahan kepemilikan KTP Depok. Dalam pertemuan dengan masyarakat, ia menyoroti pentingnya sosialisasi serta pemerataan dana pembangunan yang lebih baik.

Di Kecamatan Bojongsari, terdapat 16 RW dan 82 RT yang menjadi penerima manfaat dari program ini, yang bersumber dari APBD Kota Depok melalui mekanisme reses. Namun, menurut Deny, masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal sosialisasi dan prosedur pengajuan.

“Petunjuk Teknis nya  baru keluar, jadwal pengajuannya singkat, hanya Januari hingga Februari. Akibatnya, banyak RT dan RW yang bingung dengan skema baru ini,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa saat ini pihaknya fokus membantu warga memahami teknis pengajuan dana RW agar bisa lebih cepat dan merata.

Selain itu, Deny menyoroti persoalan kepemilikan KTP Depok di beberapa perumahan yang telah menikmati dana pembangunan kota. Ia mengajak warga perumahan untuk segera mengurus perpindahan KTP ke Depok agar bisa mendapatkan manfaat penuh dari program pemerintah daerah.

“Mereka sudah menikmati pembangunan dari Kota Depok, tapi KTP-nya masih dari luar, seperti Jakarta, Tangerang, atau Bogor. Ini tidak adil karena mereka membayar pajak ke daerah lain, tapi menggunakan infrastruktur yang dibangun oleh Kota Depok. Saya harap warga segera mengubah KTP-nya ke Depok,” tegasnya.

Deny juga menjelaskan bahwa beberapa perumahan belum bisa mendapatkan dana pembangunan sepenuhnya karena status tanahnya masih belum diserahterimakan dari developer ke Pemkot Depok. “Kalau belum serah terima, kita tidak bisa membangun infrastruktur di atas tanah tersebut. Jadi, yang bisa diajukan hanya yang sifatnya non-permanen atau bukan di atas tanah yang masih dikuasai developer,” jelasnya.

Sebagai solusi, Deny berencana mendorong kebijakan agar proses administrasi perpindahan KTP ke Depok lebih mudah dan terjangkau, sehingga lebih banyak warga yang bersedia ber-KTP Depok dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan kota.

“Saya minta seluruh warga perumahan di Depok segera mengurus perpindahan KTP dan membayar pajak di Depok, supaya pembangunan lebih adil dan merata,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua LPM, Pak Herman Karno, menyampaikan apresiasi terhadap program yang dijalankan. Ia juga menanggapi pengurangan anggaran di Dewan serta implementasi dana pembangunan RW sebesar Rp 300 juta.

“Alhamdulillah, dengan adanya program ini dari Dewan Deny Kartika, mudah-mudahan di tahun berikutnya mengurangi kerawanan dan jalan-jalan yang rusak bisa segera teratasi,” ujar Pak Herman.

Terkait progres infrastruktur, ia menyebutkan bahwa saat ini baru mencapai 30 persen. Namun, ia berharap pada tahun 2026, permasalahan infrastruktur dapat tertangani sepenuhnya.

“Harapannya, di tahun 2026 semua sudah teratasi,” tutupnya. 

(Elia/Mel)